Tidak Ada kata Maaf dari Australia

Beberapa hari setelah skandal penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terungkap dan Indonesia menuntut melayangkan permintaan maaf secara terbuka, Zareh Ghazarian – dari School of Political and Social Inquiry di Monash Universtiy – mengatakan; PM Tony Abbott tidak akan melakukannya.

Abbott. 

Menurut Ghazarian, tahu pentingnya hubungan Australia-Indonesia. “Namun, Abbott terlanjur menyebut diri ‘lebih kuat’ dari pendahulunya, dan akan berusaha tidak terlihat sebagai pemimpin yang mudah diintimidasi kekuatan luar,” ujar Ghazarian kepada Time.

Bisa dipahami mengapa Abbott, setelah sekian hari skandal penyadapan terungkap dan Indonesia telah menarik duta besar-nya dari Canberra, tidak juga meminta maaf. Abbott yakin melayangkan permintaan maaf kepada Indonesia akan membuat popularitasnya menurun, dan pers Australia akan mengecamnya sebagai pemimpin terintimidasi.

Ghazarian memperkirakan yang akan dilakukan Abbott adalah mengontak SBY secara pribadi dan rahasia, serta menyusun langkah bersama untuk menyelamatkan muka masing-masing di depan rakyatnya. Tidak tahu kapan Abbott akan melakukannya. Yang pasti, masih menurut Ghazarian, Abbott dan SBY belum saling melihat teman baik tiba-tiba menjadi musuh terburuk.

Perkiraan Ghazarian sedikit meleset. Australia memperlihatkan sikap mendua dalam skandal penyadapan. Julie Bishop, dubes Australia untuk Indonesia, mengatakan Canberra sangat menyesali skandal penyadapan itu. Beberapa hari kemudian Abbott memperkeras sikapnya dengan mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan kegiatan mata-mata di Indonesia.

Abbott seolah tidak peduli dengan janji yang diucapkan saat kampanye, yaitu more Jakarta, less Geneva. Australia akan fokus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya, seraya mengurangi hubungan multilateral historis dengan Eropa (Barat).

Abbott hanya sempat memenuhi janjinya pada pekan-pekan pertama tugasnya. Ia, bersama menteri luar negeri dan delegasi bisnis, mengunjungi Jakarta. Ia juga melakukannya lagi sebelum menghadiri pertemuan tahunan Asia-Pacific Economic Co-operation Group di Bali, Oktober lalu.

Arogan, Takut

Bagi pemerhati hubungan Indonesia-Australia, sikap keras Abbott bukan sesuatu yang baru. Hubungan kedua negara kerap mengalami fluktuasi, karena kerap diwarnai sikap – meminjam istilah Chris Trotter dalam The Daily Blog – arogan dan ketakutan. Dalam bahasa yang lain, Richard Tanter menyebut hubungan kedua negara sebagai ambiguous asymmetry.

Sikap ini diperlihatkan Australia sejak kali pertama menjalin hubungan diplomatik dengan Jakarta. Canberra melihat Indonesia sebagai raksasa yang kerap harus ditenangkan, dengan membeli para jenderal korup yang sedang berkuasa, untuk kepentingan jangka panjang. Arogan karena Australia, kendati telah memberikan hak politik kepada orang Aborigin, tetap menyebut diri ‘white’.

Tahun 2010, Australia adalah negara besar dengan penduduk sedikit, yaitu 22,6 juta orang, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 1.219 miliar dolar AS (peringkat ke-13 di IMF), serta PDB per-kapita 54.869 dolar AS. Tahun yang sama, Indonesia, dengan jumlah penduduk 237,6 juta, memiliki PDB 695 miliar dolar AS (peringkat ke-18 IMF), dan PDB per-kapita 2.963 dolar AS.

Australia adalah negara hasil kolonialisme Eropa, dengan catatan sejarah yang panjang sebagai pembantai penduduk Aborigin. Canberra berusaha membentuk formasi sosial yang kompleks, dan mempertahankan kualitas structural dan budaya dari period pra-kolonial dan kolonial.

Indonesia adalah salah satu negara Asia yang mampu melepaskan diri dari kolonialisme bangsa-bangsa Eropa, dengan memerdekaan saat terjadi vacuum power dan mempertahankannya lewat peran dan perundingan ketika Belanda berusaha kembali berkuasa.

Kenyataan fundamental yang menguatkan asumsi bahwa Indonesia dan Australia menjalin hubungan asimetris adalah Indonesia sangat penting bagi Australia, tapi Australia tidak terlalu penting bagi Indonesia. Hampir dalam semua aspek, Australia bukan negara penting bagi politik dunia, kendati memiliki kekuatan ekonomi.

Pandangan bahwa Indonesia sangat penting bagi Australia, terutama dari segi keamanan, muncul dari pemikiran geopolitk Nancy Viviani. Menurut Viviani, besaran populasi dan kekuatan militer juga penting dalam hubungan internasional. Artinya, Indonesia jauh lebih berbahaya bagi Australia, dibanding Cina dan Jepang.

Konsekuensi dari hubungan asimetri ini, masih menurut Viviani, Australia harus menanggung biaya yang tidak proporsional jika bersengketa dengan Indonesia. Tidak hanya itu, Canberra juga harus menanggung biaya yang cukup besar untuk mempertahankan hubungannya dengan Jakarta.

Sebagai ancaman masa depan, Australia merasa perlu terus mempelajari Indonesia. Sedangkan Indonesia tidak merasa perlu mempelajari Australia. Indonesia relatif hanya mewaspadai Australia sebagai tetangga yang berniat memecah belah NKRI, yaitu dengan berupaya melepaskan Papua dan menjadikannya client state.

Di bidang pertahanan, intelejen dan urusan luar negeri, Australia sangat menghargai orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan berkompeten tentang Indonesia. Dengan kata lain, Australia lebih menghormati ahli Indonesia ketimbang ahli Cina dan Jepang.

Intelejen Australia akan selalu mencari informasi apa saja tentang Indonesia, mulai dari militer sampai urusan pribadi pemimpin-pemimpin Indonesia yang sedang berkuasa. Di era Soekarno, Australia melancarkan Claret Operation, yang di dalamnya mencakup upaya pembunuhan terhadap presiden pertama Republik Indonesia itu.

Arogansi dan ketakutan diperlihatkan Australia dengan sangat gamblang selama Perang Melawan Teror. John Howard, PM Australia saat itu, menjadikan dirinya deputy sheriff  untuk Asia Tenggara. Legitimasi dari AS membuat Howard seenak perut mengontrol Jakarta, dan memaksa pihak keamanan Indonesia memerangi kelompok-kelompok Islam garis keras, dan memaksakan desainnya untuk Papua.

Di sisi lain, Howard juga memaksa Indonesia mencegah pencari suaka dari Irak dan Afghanistan yang menuju Australia lewat perairan Nusantara. Jakarta, entah bagaimana, menuruti kehendak itu. Ratusan pencari suaka ditahan di berbagai kota di Indonesia. Lainnya tenggelam sebelum tertangkap.

Pada saat bersamaan, Howard memperlihatkan phobia terhadap Indonesia dengan mengeluarkan Maritime Identification Zone 1000 Mil. Akibatnya, menurut Tanter, terjadi perubahan persepsi tentang Australia di kalangan perencana militer Indonesia. Australia bukan lagi kawan, tapi ancaman potensial bagi Indonesia.

Yang juga lebih menarik adalah ada saling tidak percaya di kalangan elite kedua negara. Setiap tahun, terhitung sejak 2006, Lowy Institut mengatakan jajak pendapat untuk mengetahui pandangan masyarakat Australia terhadap Indonesia dengan skala 0 sampai 100. Hasilnya, skala rata-rata kepercayaan public Australia terhadap Indonesia di bawah 50.

Tahun 2009 mungkin yang paling mengejutkan. Sebanyak 54 persen penduduk Australia sama sekali tidak mempercayai Indonesia.

Survei yang sama juga dilakukan di Indonesia. Lowy Institute menunjukan hanya tahun 2006 publik Indonesia sedikit mempercayai Australia. Skor-nya adalah 51. Setelah itu, tidak ada lagi. Kedua negara terjerumus ke dalam hubungan saling tidak percaya.

Terus Mengintip

Jika hubungan Indonesia-Australia terlihat mesra, itu lebih disebabkan kedekatan personal sekelompok kecil pemimpin kedua negara. Di era Orde Baru, Soeharto sangat dekat dengan Gough Whitlam dan Paul Keating. Namun, kedekatan mereka sama sekali tidak menghilangkan saling curiga para elite kedua negara.

Di era Keating, misalnya, Australia sama sekali tidak menghentikan aktivitas mata-matanya di Jakarta. Soeharto dan Keating tahu semua itu, tapi sama sekali tidak mengganggu hubungan personal keduanya.

Persoalan akan menjadi berbeda jika aktivitas spionase Australia di Indonesia terungkap ke publik. Soeharto mungkin akan menghadapi tekanan rakyatnya, agar menuntut Keating meminta maaf. Situasi inilah yang dihadapi SBY dan Abbott saat ini.

Di Eropa, Angela Merkel mungkin tidak akan mencak-mencak kasus penyadapan terhadap dirinya, yang dilakukan Amerika Serikat, tidak diketahui publik Jerman dan dunia. Spionase adalah kegiatan rahasia, dan harus diselesaikan secara rahasia. Ketika kegiatan spionase diketahui publik, akan menimbulkan dampak politik bagi para pemimpin.

Padahal, sepanjang sejarah hubungan Indonesia-Australia, Jakarta beberapa kali mendeportasi diplomat Australia yang tertangkap melakukan kegiatan mata-mata. Saat bersahabat dengan Soeharto, Whitlam menempatkan Murray Clapham sebagai kepala Badan Intelejen Australia (ASIS) di Jakarta.

Bersama Geoff Forrester, Clapham kemudian menjadi penasehat sector swasta untuk masalah hubungan dengan Indonesia. Sedangkan Allan Taylor, mantan Dubes Australia di Jakarta dan mantan ketua ASIS, menjadi penasehat dua partai yang saling berebut pengaruh di Australia.

Artinya, spionase telah menjadi bagian kebijakan Australia terhadap Indonesia. Tidak ada tahun-tahun hubungan Indonesia-Australia tanpa aktivitas spionase Canberra. Ini menjadi jelas dengan pernyataan Abbott bahwa Australia tidak akan menghentikan aktivitas mata-matanya di Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana Australia memperbaiki hubungan dengan Indonesia pasca terungkapnya skandal penyadapan? Canberra kemungkinan akan menunggu sampai pemerintahan baru di Indonesia terbentuk usai Pemilu 2014.

Australia tahu orang Indonesia gampang lupa. Mereka akan menunggu sampai situasi lupa orang Indonesia sempurna, dan pemerintahan baru menyediakan suasana untuk memperbaiki hubungan. Jadi, tidak ada kata maaf dari Australia.