Berbagai Pendekatan Australia Terhadap Indonesia

Richard Tanter, dalam  Shared problems, shared interests: reframing Australia-Indonesia security relations, mengelompokan kebijakan keamanan Australia menjadi empat; realisme strategis (strategic realism), pendekatan institusionalis liberal (liberal institutionalist approaches), pendekatan keamanan manusia (human security approach), dan pengelolaan regional (regional stewardship). Setiap pendekatan memiliki sejarah, kerangka teori, kerangka analisis, sekumpulan kebijakan, kebaikan dan keburukan, serta sejauh mana efektivitas setiap pendekatan.


Realisme Strategis

Pendekatan realisme strategis mendominasi kebijakan militer Australia terhadap Indonesia sepanjang periode pasca perang. Selama periode itu, dasar-dasar kebijakan pertahanan Australia dijelaskan secara berkala di depan kabinet dalam dokumen yang disebut Strategic Base Papers.

Dalam realisme strategis, Indonesia selalu menjadi perhatian utama semua perencana militer Australia. Inti dari semua perencanaan saat itu adalah mempertahankan celah laut dan udara sekitar wilayah Negeri Kanguru. Akibatnya, muncul kesan Australia kerap memandang Indonesia sebagai ancaman potensial. Atau, ancaman terhadap Australia akan datang dari kepulauan Indonesia.

Ketakutan terhadap ancaman dari utara tidak muncul begitu saja, tapi tertanam sekian lama dalam budaya politik Australia. Tidak sulit memahami semua ini. Australia adalah negara yang terbentuk dari penaklukan, pemukiman kolonialisme, dan pembantaian penduduk asli.

Kesulitan fundamental pendekatan realisme strategis adalah bagaimana menjelaskan pendekatan ini kepada masyarakat Australia yang demokratis. Pendekatan ini membutuhkan biaya besar, dan perlunya mempertahankan aliansi dengan AS.

Masalah lainnya adalah pendekatan realisme strategis memandang Indonesia sebagai bahaya inheren, yang mengharuskan Australia harus selalu melakukan persiapan militer. Asumsi yang digunakan adalah Indonesia bisa melakukan persiapan militer kapan saja, untuk menyerang Australia.

Pendekatan ini menjadi kontraproduktif, karena Australia terus berupaya menjalin hubungan ekonomi dengan Indonesia, ketika Jakarta menjawab persiapan-persiapan militer Canberra sebagai tindakan tidak bersahabat. Contoh paling menarik adalah deklarasi Zona Identifikasi Maritim 1.000 Mil dan rencana Australia mengakuisisi pertahanan jarak jauh berbasis rudal jelajah yang ditempatkan di atas kapal laut.

mendorong para perencana militer Indonesia untuk mempertimbangkan, dalam batas-batas sumber daya mereka, pencocokan teknologi dan kekuatan struktur.



Institusionalis Liberal

Pendekatan ini mendominasi politik luar negeri Australia sejak dirumuskan oleh tiga diplomat; Sir Garfield Barwick, Thomas Critchley, Sir Keith Charles Owen (Mick) Shann, dalam konteks Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Inti dari pendekatan ini adalah pentingnya menjaga komunikasi dengan pemimpin-pemimpin Indonesia, formal dan informal, serta pembangunan institusi untuk menghindari konflik.

Seiring waktu, pendekatan ini sedikit berubah arah, yaitu dengan lebih mengedepankan komunikasi dan kompromi. Ini terlihat saat Indonesia di bawah Orde Baru. Canberra lebih banyak kompromi dalam isu Timor Timur. Akibatnya, kritikus politik luar negeri Australia menuduh Canberra kehilangan pijakan realisnya, dan lebih menekankan pada kekuatan lobi Jakarta.

Selama empat dekade, hubungan Indonesia-Australia didominasi kehati-hatian kedua pihak. Canberra berusaha menghindari provokasi, dan menerapkan pembatasan. Tindakan kompromi diperlihatkan Richard Woolcott, dubes Australia untuk Indonesia tahun 1975, yang memberikan saran kepada pemerintah Australia untuk menerima invasi Indonesia ke Timor Timur.

Woolcott lebih suka bersikap pragmatis. Karena, kata Woolcott dalam kabelnya ke Canberra, bukankah dengan cara itu Australia bisa menjaga kepentingan nasinalnya. Ia juga menyebut pendekatan realisme strategis sebagai retorika ketangguhan maskulin, dan penilaian politik berdasarkan data intelejen yang buruk.

Adalah Woolcott yang mendukung hubungan kelembagaan kedua negara, dengan memperluas basis pendidikan Bahasa Indonesia, dan pembengunan studi Indonesia di berbagai universitas di Australia. Ia adalah instititusionalist sejati.

Namun pendekatan institusionalis diartikulasikan dengan sangat baik oleh PM Paul Keating, ketika dia mengatakan;  "Tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia daripada Indonesia. Jika kita gagal menjalin hubungan ini dengan benar, memelihara, dan mengembangkannya, hubungan luar negeri kita tidak akan lengkap.”

Sikap hormat berlebihan Keating kepada Soeharto, menutupi cara Orde Baru berdiri dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan di Timor Timur dan Papua. Hasilnya beragam, tergantung cara pandang politisi Australia dan Indonesia.

Yang pasti, setelah Keating kehilangan posisinya, semua peninggalan pemerintahannya lenyap begitu saja. Tidak ada lagi pengajaran Bahasa Indonesia di Australia. Perjanjian keamanan Indonesia-Australia runtuh , menyusul dekolonisasi Timor Timur. Menariknya, John Howard – pengganti Paul Keating – kesulitan menahan gema pentingnya pembangunan kelembagaan warisan pendahulunya pada tahun-tahun terakhir tugasnya.



Keamanan Manusia

Pendekatan ini memiliki akar politiknya sendiri, yaitu sebagai kritik terhadap pendekatan institusionalis liberal yang mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Indonesia di Timor Timur dan Papua. Lebih rinci lagi, akar pendekatan ini adalah campuran kosmopolitanisme dan klaim ketidak-terpisahan hubungan negara dan masyarakat internasional dalam hubungan luar negeri suatu negara.

Pendukung pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya tanggung jawab moral Australia terhadap umat manusia di mana pun. Artinya, Australia harus memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia dan hak asasinya.

Setelah sekian ratus tahun membantai orang-orang Aborigin, penduduk kulit putih Australia seakan memiliki hak moral untuk mengaduk-ngaduk urusan dalam negeri Indonesia dengan isu kemanusiaan. Mereka seolah lupa betapa mereka lupa akan sejarah penuh darah yang dibuatnya sendiri.

Setelah sukses melepaskan Timor Timur dari Indonesia, Australia mengobok-obok Papua. Pendukung kebijakan ini mengatakan selama polisi Indonesia diijinkan mendominasi kebijakan di Papua, untuk melanjutkan kebijakan predator, akan ada kebutuhan untuk pendekatan keamanan untuk kepentingan kemanusiaan.

Berbeda dengan di Timor Timur, Australia memiliki pegangan kelembagaan yang relatif sedikit. Akibatnya, kebijakan keamanan manusia secara dramatis menurunkan kemungkinan Australia bisa melepaskan Papua dari Indonesia.

Setidaknya, ada tiga perbedaan yang relevan antara kasus Papua dan Timor Timur. Pertama, meski Indonesia dan Australia telah berupaya keras, masalah bekas koloni Portugis itu tetap tercantum dalam Komite Dekolonisasi PBB dari 1975 sampai kemerdekaan Timor Lesta.

Artinya, masalah Timor Timur akan selalu bisa dibawa ke Dewan Keamanan , dan tidak pernah terhapus dari agenda public institusi global. Kedua, perlawanan politik dan budaya selama bertahun tahun mampu menggoyahkan posisi Indonesia di Timor Timur. Di Papua, perlawanan terhadap Indonesia tidak pernah mencapai koherensi, karena daya tahan perlawanan di Papua tidak sama dengan di Timor Timur.

Terakhir, kampanye hak asasi manusia berbasis gereja yang dilakukan Australia jauh lebih kotor. Mereka menggunakan isu Jawanisasi dan rasisme, yang secara langsung menimbulkan kemarahan. Akibatnya, pendekatan keamanan manusia sering kali menimbulkan pertanyaan.



Pengelolaan Regional

Pendekatan ini muncul secara jelas sejak intervensi Australia ke Timor Timur tahun 1999. Wilayah operasi perdamaian Australia tidak hanya terbatas di celah laut dan udara yang rawan serangan dari Indonesia, tapi meluas ke Paifik dan Timor Timur.

Pendekatan ini relatif dibenarkan jika terjadi kekhawatiran pemerintah Australia gagal mengamankan wilayah, dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Dasar pendekatan ini adalah realisme strategis. Bedanya, pengelolaan regional mensyaratkan campur tangan Australia, sipil atau militer, dalam semua persoalan di Pasifik.

Pendekatan ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai Australia, dan merupakan bentuk tanggung jawab lokal dalam konteks aliansi dengan AS melawan teror. Serta, merupakan perpaduan antara kepentingan nasional, moral, dan tanggung jawab.

Sepekan setelah pendaratan Australian Defence Force (ADF) di Dili, September 1999, PM John Howard mengumumkan apa yang kemudian disebut Howard Doctrine, yang merupakan pengesahan pendekatan pengelolaan regional.

Doktrin Howard mencakup istilah Australia sebagai wakil penjaga perdamaian di wilayah sekelilingnya. Peran Australia di Timor Timur memperlihatkan betapa negeri benua itu kuat secara ekonomi, sehingga mampu membiayai operasi militer di luar wilayahnya, dan menjadi kekuatan regional yang harus diperhitungkan.

Jika AS memainkan peran leader of last resort, Australia harus memainkan peran yang unik sebagai negara Barat di Asia dengan link yang kuat dengan AS. Dalam wawancara radio, Howard mengatakan; “Kita bersedia terlibat dalam sengketa dengan tetangga terdekat untuk mempertahankan nilai-nilai. Kita juga mampu membangun asosiasi dengan negara-negara di luar Asia.”

Indonesia memang tidak termasuk dalam daftar yang akan dikelola Australia. Namun seringnya ekspresi nasionalisme yang diperlihatkan rakyat Indonesia, membuat perencana militer di Canberra tetap menganggap Indonesia sebagai ancaman. Hanya saja, Indonesia dianggap sebagai ancaman yang memiliki potensi.