Timor Leste: Lepas dari Indonesia, Diperas Australia

Tahukah Anda berapa harga yang harus dibayar Timor Leste kepada Australia agar bisa merdeka dari Indonesia?

Quinton Temby, freelance correspondent Deutsche Welle dan Radio Australia di Timor Leste pada tahun-tahun awal sejak negeri itu merdeka, punya cerita menarik soal ini. Cerita dimulai dari sebuah ruang konferensi internasional tentang keamanan regional di Dili, dua tahun setelah Australia melepaskan Timor Leste dari pangkuan Indonesia.

Hampir seluruh pejabat tinggi Timor Leste keluar dari ruang sidang dengan wajah frustrasi. Bukan tindakan milisi Indonesia -- yang menghancurkan seluruh infrastruktur dan desa setelah jajak pendapat penuh muslihat melepaskan wilayah itu dari Indonesia -- yang membuat mereka frustrasi, tapi Australia.

Australia memposisikan diri menjadi pihak yang 'harus' menerima manfaat terbesar dari perannya memerdekakan Timor Leste. Caranya, dengan meminta bagian terbesar cadangan minyak dan gas alam Laut Timor.

Seorang pejabat Timor Leste meratap kepada delegasi Australia. "Australia negara kaya, Timor Leste sangat miskin. Pembagian ini sangat tidak adil."

Delegasi Australia tak bergeming. Pejabat Timor Leste itu melanjutkan ratapannya; "Sulit bagi kami memberi tahu rakyat bahwa kolonisasi tidak akan pernah berakhir, bahkan saat kami telah mencapai kemerdekaan."

Kali ini, ratapan pejabat Timor Leste mendapat tanggapan. Allan Dupont, mantan diplomat dan anggota delegasi Australia, mengatakan; "Sayangnya, hubungan internasional tidak didasarkan pada emosi atau ekuitas, tapi pada hard-nose reality (1)."

Orang Timor Timur tidak pernah tahu semua ini. Jika mereka tahu, mungkin mereka akan menolak tutorial politik Australia, dan tidak pernah merdeka, atau memilih tetap bersama Indonesia.

Timor Timur, yang kemudian menjadi Timor Leste, merdeka pada 20 Mei 2002 dan menjadi negara termiskin di Asia. Mereka sama miskinnya dengan Rwanda, dan harus ketergantungan tak sehat kepada bantuan asing.

Kesempatan mereka untuk keluar dari kemiskinan sangat tergantung pada kemampuan mereka mengelola cadangan gas dan minyak di Celah Timor. Namun, Australia ingin menguasai sebagian besar cadangan itu.

Laut Timur adalah wilayah sengketa. Canberra mengklaim dasar Laut Timor sebagai bagian dari landas kontinen Australia, yang membentang ke Palung Timor -- atau hanya 50 mil laut dari bibir pantai Timor Leste. Dili menentang klaim itu, dan berkeras pada prinsip garis tengah antara kedua negara.

Jika klaim Canberra diterima, Australia dipastikan menguasai 70 persen cadangan minyak dan gas bumi Celah Timor, yang membuat Timor Leste tidak memiliki harapan untuk hidup makmur.

Tidak ada kesepakatan yang diteken pada hari pertama konferensi. Namun pada hari yang sama PM Mari Alkatiri mengatakan Timor Leste masih mengklaim hak batas maritim permanen, meski perjanjian telah ditanda-tangani. Perjanjian Laut Timor ini membuat prizefight -- atau hadiah pertarungan memperebutkan sumber daya antara negara miskin dan kaya -- menjadi resmi.

Menerima klaim Australia tidak ubahnya bunuh diri berdaulat bagi Timor Leste. Di sisi lain, Australia menganggap klaim Timor Leste meresahkan Canberra, berkaitan dengan ketakutannya kepada Indonesia.

Ketakutan Australia kepada Indonesia terungkap beberapa hari setelah pembicaraan batas wilayah maritim Timor Leste-Australia. Saat itu Menlu Alexander Downer mengatakan; "Batas maritim Australia-Indonesia mencakup ribuan kilometer. Itu masalah besar, dan kami tidak akan terjerumus ke permainan renegotiating Indonesia."

Australia masih punya alasan lain untuk takut jika menerima klaim Timor Leste. Sebelum perjanjian ditekan, PetroTimor -- sebuah perusahaan minyak yang berbasis di AS -- berupaya mendapatkan hak menambang di Celah Timor. PetroTimor menunjuk Vaughan Lowe, profesor Hukum Internasional Universitas Oxford, dan Cristopher Carleton -- kepala Divisi Hukum laut di kantor Hidrografi Inggis, untuk membentuk opini publik.

Lowe mengatakan perjanjian yang dipaksakan Australia akan mencegah Timor Leste menetapkan batas-batas maritim yang sah sesuai hukum internasional. PetroTimor mendesak Timor Leste membatalkan perjanjian itu dan menyerahkan sengketa Celah Timor ke Mahkamah Internasional. PetroTimor bersedia mendanai perjuangan ini. Sebagai imbalannya, PetroTimor akan memberikan 10 persen dari pendapatan minyak dan gas bumi di Celah Timor jika berhasil.

Pemerintahan Trasisi PBB di Timor Leste menolak tawaran itu. Alasannya, argumen legal kedua pihak atas Celah Timor harus ditangani secara serius.

Dua hari sebelum PetroTimor mempublikasikan tawarannnya di Dili, Australia diam-diam berusaha agar sengketa batas wilayah dengan tetangga miskinnya tidak dibawa ke Pengadilan Hukum Laut Internasional dan Mahkamah Internasional. Australia tahu jika usul PetroTimor dipublikasikan, hampir semua negara akan menyerang Ausralia.

Canberra juga tidak ingin sengketa batas wilayah diselesaikan lewat litigasi, tapi lewat negosiasi. PM Alkatiri frustrasi, dan menyebut tindakan Australia sangat tidak bersahabat.

Di bawah ancaman arbitrase internasional, dan tekanan agar Timor Leste membayar semua dana yang dikeluarkan Bank Dunia dan negara donor selama pemerintahan transisi, Australia secara hebat memaksa Dili menandatangani perjanjian tak adil.

Dili sempat berreaksi dengan menahan dua pengacara yang didanai PBB. Australia memiliki tim pengacara, penasehat, dan perunding hebat. Pada satu kesempatan, di bawah komando Menlu Alexander Downer, menggeruduk gedung pemerintahan Timor Leste dan menerobos masuk ke ruang kabinet.

Dalam transkrip rahasia yang bocor, Downer -- dengan kesombongon tuan kulit putih pembantai Aborigin -- mengatakan; "Jika saya jadi Anda, saya akan fokus bagaimana memperoleh pendapatan untuk negara Anda yang baru dan miskin, tanpa mengkompromikan integritas. Menyebut kami kerbau besar adalah sesuatu yang aneh. Kami mengeluarkan Timor Timur dari Indonesia tanpa memperoleh keuntungan ekonomi."

PM Alkatiri nyaris mengundurkan diri, akibat tidak ada niat Australia menyetujui batas maritim yang diinginkan. Alkatiri mencoba cara lain, yaitu dengan meminta bagian lebih dari hasil eksploitasi minyak dan gas bumi.

Downer menolak dengan, sekali lagi khas kesombongan kulit putih, dengan mengatakan; "Kami tidak harus menggali cadangan minyak itu. Seluruh kekayaan alam itu bisa tidak digali sampai 20, 40, atau 50 tahun. Kami tidak peduli Anda membocorkan informasi ini ke media. Biarkan kami memberikan tutorial politik, bukan kesempatan."

Bagi semua orang Timor Timur, seluruh sejarah mereka -- terhitung sejak invasi Indonesia -- adalah tutorial politik buram yang ditulis Australia. Dimulai ketika Richard Woolcott, saat itu Dubes Australia untuk Indonesia, mendorong Canberra untuk menerima invasi Indonesia ke Timor Timur.

Woolcott, dalam kawat rahasia yang bocor, mengatakan semua itu demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Merundingkan batas-batas maritim, terutama Celah Timor, dengan Indonesia akan lebih mudah ketimbang dengan orang Timor Timur.

Prediksi Woolcott benar. Tahun 1989, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor.

Bagi pendukung kemerdekaan Timor Leste, perjanjian itu merupakan titik terendah dukungan Australia terhadap perjuangan rakyat bekas jajahan Portugis itu. Xanana Gusmao, pemimpin gerilyawan Timor Timur, menyebut perjanjian itu sebagai pengkhianatan Canberra.

"Australia telah menjadi kaki tangan pelaku pembunuhan rakyat Timor Timur. Mereka hanya ingin aman, dengan membiarkan aneksasi Timor Timur," demikian Gusmao.

Bagi Australia, Perjanjian Laut Timor adalah kesepakatan ekonomi yang menguntungkan bagi kedua negara, dan merupakan harga yang layak dibayarkan rakyat Timor Leste kepada Canberra. Di sisi lain, ketika Timor Leste terus menerus mengatakan perjanjian itu tidak adil, Australia menyebut pernjanjian itu sebagai harga yang murah yang harus diterima.

Menurut Canberra, Timor Leste mendapat 90 persen dari pendapatan Bayu Undan -- sumur minyak dan gas yang digali Conoco Phillips. Proyek ini bernilai 3 milyar dolar untuk masa 15 tahun, dan mulai berproduksi pada tahun kedua kemerdekaan Timor Leste.

Penghasilan dari Bayu Undan diperkirakan membuat Dili mampu membayar seluruh utangnya, dan tidak lagi terjerat utang baru.

Namun, di luar Bayu Undan -- atau kawasan pengembangan bersama Timor Leste dan Australia -- ada wilayah yang jauh lebih besar, yaitu Greater Sunrise. Wilayah ini dikelola sendiri oleh Woodside Australian Energy. Sebanyak 82 persen penghasilan Greater Sunrise masuk ke kantong Australia.

Jika minyak bukan motivasi Australia melepas Timor Timur dari Indonesia, Canberra sudah meminta bayaran atas kesediaannya mengirim pasukan perdamaian. Atau, jika memang tidak ada yang diburu Australia, negeri itu seharusnya sudah hengkang ketika jajak pendapat usai.

Banyak pihak mencium niat busuk Australia, mencuri minyak Timor Leste, mengintervensi Timor Timur. Mereka mendapatkannya pada tahun pertama negeri bekas jajahan Portugis itu merdeka, yaitu ketika Woodside memompa minyak di kawasan sengketa, yaitu Laminaria dan Corallina. Nilainya ditaksir mencapai miliaran dollar.

Rincinya, antara 1999 sampai 2002, Australia mengeruk 1,2 miliar dolar AS dari Laminaria dan Corallina, dan memberi bantuan 200 juta kepada Timor Timur. Yang harus diingat, bukan 'bagian', tapi 'bantuan'.

PM Alkatiri mengatakan Perjanjian Laut Timor bersifat sementara, sampai kedua negara menyepakati batas maritim. Sementara adalah kata yang tak jelas, karena tidak ada batas waktu dalam perjanjian itu.

Orang Timor Leste mungkin akan mengatakan batas perjanjian sementara itu adalah sampai seluruh sumur minyak di dasar Laut Timor kering. Selama minyak dari Laut Timor mengalir, Australia akan terus memberikan bantuan jutaan dolar kepada Timor Leste dengan tangan kiri, dan meraup miliaran dolar dengan tangan kanan.

Pada akhirnya, nasib Indonesia dan Timor Leste tidak berbeda. Indonesia harus menebus kemerdekaan dengan membayar seluruh utang Hindia-Belanda ke kreditor asing. Timor Leste membayar mahal kemerdekaannya dengan satu-satunya kekayaan alam yang memberikan janji kemakmuran, sampai waktu tak terbatas.



(1) Hard-nose reality adalah kata lain dari visi bisnis. Hubungan internasional tidak pernah didasarkan pada kepentingan politik, tapi bisnis jangka panjang. Bagi Australia, melepaskan Timor Timur dari Indonesia adalah proyek ekonomi jangka panjang. Canberra bersedia mengeluarkan dana berapa pun untuk mengerahkan pasukan, dan memberi makan rakyat negeri itu, dengan harapan bisa menguasai 90 persen cadangan minyak di Celah Timor.

Mitos-mitos Calon Presiden

Beberapa hari terakhir ini saya kerap berlama-lama di depan televisi untuk menyimak tayangan National Geographic tentang John F Kennedy. Film dokumenter JFK terakhir yang saya saksikan berkisah tentang kesuksesannya mengalahkan Richard Nixon dalam pemilihan presiden, kehidupan glamournya dengan banyak wanita, hubungan tak harmonisnya dengan istri, serta – yang paling mengesankan – kemampuannya mengatasi dua masalah besar; krisis peluru kendali Uni Soviet di Kuba dan politik segregasi etnis di selatan Amerika Serikat.

Khusus yang pertama NatGeo memaparkan bagaimana JFK mengalahkan Nixon dalam debat publik. Sepanjang perdebatan, Nixon sangat tegang dan terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. JFK sebaliknya. Ia santai saat memberikan pidato, dan kamera mengeksploitasi kebeliaan yang terpancar dari wajahnya.

Usai debat publik, ada jajak pendapat. Hasilnya, Nixon dan JFK memiliki peluang sama untuk menjadi presiden AS ke-35. Nixon didukung kelompok konservatif. JFK sepenuhnya didukung kelompok liberal dan para ibu muda yang terpesona dengan wajah belia sang presiden dan kecantikan Jacqueline Kennedy.

Televisi berperan besar membangun mitos kebeliaan dan harapan yang melingkupi JFK. Selama kampanye – dan sampai usai pelantikan dirinya menjadi presiden – JFK tidak pernah mengumbar janji. Yang ada adalah sebaris kalimat terkenal; “Jangan tanya apa yang negara bisa lakukan untuk kalian, tapi tanyalah pada diri sendiri apa yang kalian bisa lakukan untuk Amerika Serikat.”

JFK menjadi presiden AS pertama yang membangun mitosnya lewat televisi. Tidak keliru jika semua penulis biografi menyebutnya ‘presiden televisi’.

Di Indonesia, setiap presiden punya mitos. Soekarno membangun mitosnya lewat aktivitas yang memaksanya berpindah dari satu ke lain sel penjara dan pembuangan. Ketika mitos itu sedemikian melekat, Soekarno menjadi figur tak pernah salah dan layak didaulat sebagai presiden pertama RI.

Orang seolah lupa pada peran Soekarno dalam pengiriman Romusha untuk pembangunan jalan kereta api di Burma, kini Myanmar. Atau tentang keengganannya memproklamirkan kemerdekaan, karena kadung terikat janji menerima kemerdekaan dari Jepang.

Soeharto membangun mitosnya lewat tudingan terhadap komunis sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembunuhan para jenderal. Tidak cukup. Soeharto merasa perlu melanjutkan pembangunan mitos dengan darah, pengekangan, dan militerisme di hampir semua sendi kehidupan politik.

BJ Habibie memiliki mitosnya sendiri, sebagai satu-satunya presiden dari kalangan teknokrat. Gus Dur dimitoskan orang-orang NU sejak lama, sebagai manusia setengah wali. Megawati menggunakan mitos warisan orang tuanya. Namun entah mengapa ketiganya gagal menggunakan mitos-mitos itu untuk bertahan di puncak kekuasaan.

Penjelasan sederhananya, ini pun hanya satu dari beberapa kemungkinan, masyarakat saat itu bosan dengan mitos-mitos usang. Orang Indonesia kerap menginginkan mitos baru.

Beberapa bulan sebelum Pemilu 2004, muncul sosok ‘teraniaya’ bernama Susilo Bambang Yudohoyono. Pers mengangkat penderitaannya sebagai sosok pejabat yang dikucilkan sang presiden, dan masyarakat menjadikannya wacana diskusi di ruang keluarga, mulut-mulut gang sempit, dan entah di mana lagi.

Partai Demokrat merangkulnya, dan mendaulatnya menjadi calon presiden. Orang-orang partai, memanfaatkan kelebihan fisik SBY untuk membangun mitos ganteng dan harapan untuk melicinkan sang tokoh memenangkan pemilihan presiden. Pers dan media televisi berperan besar dalam pembangunan mitos ini, yang membuat ibu-ibu muda histeris setiap kali menatap SBY dan mereka yang merindukan sosok militer kembali menjadi orang nomor satu tak ragu memilihnya.

Mitos ganteng dan harapan membawa SBY ke Istana Merdeka, dan membuatnya mampu bertahan selama dua periode.

Kini, jelang 2014, sejumlah tokoh yang kelak bakal dicalonkan sebagai presiden sedang membangun mitosnya. Prabowo Subianto, misalnya, kerap tampil di televisi untuk membangun mitos dirinya sebagai pemimpin tegas dan tanpa kompromi untuk membangun rakyat.

Joko Widodo, yang relatif berhasil menggunakan mitos keluguan dan harapan untuk menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, mungkin yang paling popular. Ia menawarkan wajah ‘ndeso’-nya kepada masyarakat Indonesia – khususnya orang Jawa – yang lima tahun kecewa dengan wajah ‘ngganteng’ SBY.

Pers, dan orang-orang di sekeliling Jokowi, juga terus mebangun mitos ini. Tapi di sisi lain, mitos yang dibawa Jokowi secara tidak langsung menghancurkan mitos Soekarno, yang selama ini digunakan Megawati dan elite PDIP.

Semula saya berfikir Aburizal Bakrie meniru Thaksin Shinawatra, yang sukses memanfaatkan mitos pengusaha sukses untuk bersaing menjadi PM Thailand. Belakangan, setelah dua tahun berturutan tidak disebut Majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, saya mulai bertanya-tanya mitos apa yang sedang dibangun Ical.

Gita Wirjawan tampaknya akan mengeksploitasi kelebihan fisiknya yang ‘ngganteng’. Pertanyaanya, apakah ini cukup? Saya rasa tidak. Mitos ganteng telah usang, dan bikin kecewa banyak orang.

Diplomasi 'Ngambek' Gaya SBY

Sepagian ini saya memelototi layar laptop putri saya untuk membaca sebanyak mungkin artikel yang mengulas hubungan Indonesia-Australia(*). Banyak hal menarik yang saya temukan, terutama soal penyadapan. Namun, ada satu hal yang membingungkan, yaitu sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah matahari beranjak naik, saya matikan laptop dan ngeloyor ke luar rumah. Di pinggir jalan depan rumah dua bocah lelaki, sebut saja Si A dan Si B terlihat sedang bertengkar. Si A menuduh Si B mengambil layangan miliknya, dan menuntut pengembalian. Si B berkilah tidak mengambil, tapi menemukan layangan itu tergeletak di suatu tempat.

Adu mulut tak berlangsung lama. Si A meninggalkan Si B seraya bersungut-sungut dan terus menyuarakan tuntutannya. Si B tak menjawab sama sekali.

Kepada putri saya yang sedang memanaskan sepeda motornya, saya bertanya; “Apakah Si A marah kepada Si B.” Putri saya mengatakan ya. Saya bilang; “Tidak, Si A ‘ngambek’. Si B sadar dirinya mencuri, tapi tidak ingin kehilangan muka, sehingga tidak tahu harus berbuat apa.”

Jika Si A serius marah, kata saya lagi, dia seharusnya bertahan di tempatnya dan terus memaksa pengembalian layangan seraya mengancam akan memusuhinya. Mungkin akan ada perkelahian, yang memaksa orang lain melerai.

Saya menggunakan ‘pertengkaran’ dua bocah itu untuk melihat panggung diplomasi Indonesia-Australia yang kian memanas akibat skandal penyadapan. Si A adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Si B Tony Abbott, PM Australia.

SBY memainkan diplomasi ‘ngambek’ ketika skandal penyadapan dirinya terungkap. Ia menuntut Australia secara resmi meminta maaf. Abbott tidak ingin kehilangan muka, dan berusaha mencari cara selain minta maaf secara terbuka (**).

Diplomasi ‘ngambek’ diperlihatkan SBY dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Canberra, tapi tidak mengeluarkan tindakan apa pun terhadap Dubes Australia di Jakarta. Jika SBY benar-benar marah, yang kali pertama dilakukannya adalah mengusir Dubes Australia di Jakarta, dengan mengeluarkan pernyataan persona non grata. Setelah itu menarik Dubes Indonesia di Canberra(***).

Yang marah justru rakyat Indonesia. Para hacker menyerbu situs-situs pemerintah Australia, dan sejumlah ormas melempari Kedubes Astralia dengan telur(****). Yang juga menjadi pertanyaan saya, mengapa tidak ada kemarahan kepada SBY, yang lebih suka ngambek ketimbang marah.

Ngambek cenderung tak efektif. Ini terlihat dari ketiadaan respon Australia terhadap tuntutan Indonesia agar Canberra meminta maaf. Surat Abbott ke SBY juga tidak berisi apa-apa kecuali bla…bla…bla, pujian, dan retorika tentang pentingnya hubungan kedua negara.

Hikmahanto Juwana, professor ilmu hukum Universitas Indonesia (UI), sempat menyarankan agar SBY mengusir seluruh diplomat Australia dari Indonesia dalam 24 jam jika surat Abbott tidak berisi apa-apa.

Saya tidak tahu bagaimana cara memahami respon melankolis SBY terhadap Australia. Yang saya tahu, Australia punya banyak lobby, mungkin lebih tepatnya ‘agen’, di pemerintahan Indonesia. Pelobi Australia terus bekerja, dan Canberra cenderung menunggu saat yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia tanpa pernah mengeluarkan pernyataan maaf.

Kalau pun semua itu harus dilakukan sampai pemilihan presiden 2014, Australia kemungkinan bersedia melakukannya. Pemerintahan baru di Indonesia akan menyediakan suasana baru bagi Canberra. Tentu saja dengan hubungan baru, tapi tidak harus mengubah protokol hubungan luar negeri kedua negara.

Ini dimungkinkan karena hubungan ekonomi Indonesia-Australia relatif tidak terganggu. Buktinya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mendesak parlemen tetap mengijinkan ekspor sapi dari Australia. Artinya, industry pertanian Australia masih akan tetap makmur, dengan tetap menjadikan Indonesia sebagai pasar.

Jadi, tidak akan ada petani Australia yang bangkrut. Juga tidak akan ada kelangkaan daging sapi di Jakarta, yang membuat orang kaya Indonesia tidak bisa menikmati steak.

                                    ---------------------------------------------------

(*) Pers Australia kerap menulis ‘Australia-Indonesia’. Saya harus menulis ‘Indonesia-Australia’. Ini masalah politik bahasa. Orang Australia menganggap dirinya lebih superior dibanding Indonesia, meski di sisi lain memandang hubungan dengan Indonesia sangat penting dalam segala hal; keamanan, ekonomi, dan boat people issue. Indikasi betapa pentingnya Indonesia bagi Ausralia adalah banyaknya ahli Indonesia di Australia. Di Jakarta, sangat sulit menemukan ahli Australia. Sebagai negara yang sangat penting, maka saya harus menuliskan Indonesia lebih dulu.

(**) Saat berkampanye, Abbott mengemukakan dua janji. Pertama More Jakarta, Less Geneve. Artinya, Austraia akan lebih memfokuskan hubungan dengan Indonesia, seraya mengurangi hubungan historis dengan Eropa. Geneve adalah kota multiras, dan Australia adalah negara multiras. Kedua, Abbott menyebut dirinya sebagai orang yang tidak akan bisa diintimidasi pihak luar. Permintaan maaf Indonesia dilihat Abbott sebagai bentuk intimidasi, dan Abbott sebisa mungkin tidak akan meminta maaf.

(***) Lihat Konvensi Wina 1961 Pasal 9.

(****) Sayangnya bukan telur busuk. Demonstrasi menjadi mahal dan mubazir, karena membuang-buang makanan berprotein tinggi.

Bom di Vihara Ekayana

Niat hati ingin membeli makanan kesukaan bernama Toge Goreng, tapi apa daya tubuh renta ini dipaksa berlari ke Vihara Ekayana ketika mendengar kabar ledakan bom di tempat ibadah ummat Buddha itu.

TVOne, satu-satunya televisi yang punya hak berspekulasi soal korban ledakan bom, mengabarkan ledakan melukai tiga jemaat vihara. Sekujur Kelurahan Duri Kepa, tempat vihara itu berlokasi, gempar. Orang-orang yang bermukim dalam radius 200 meter dari vihara keluar rumah untuk melihat kejadian.

Saat saya tiba di depan vihara, telah ada puluhan 'pengrajin' -- demikian saya menyebut reporter online dan televisi. 'Pengrajin' berita dari televisi langsung melapor dari lokasi, seraya menegaskan soal jumlah korban.

Ada yang live phone. Dengan ponsel canggih, sang 'pengrajin' berita malaporkan;".......sejumlah saksi mata mengatakan ledakan di GEREJA VIHARA EKAYANA terjadi dua kali..."

Sampai sedemikian lama, para 'pengrajin' berita masih percaya tentang adanya tiga korban. Ada yang berusaha mengklarifikasi, dengan mencari saksi peristiwa. Nihil.

Saksi yang diwawancarai kebanyakan wartawan adalah Melissa. Ibu rumah tangga warga sekitar itu bukan saksi mata, tapi saksi telinga. Mengaku mendengar ledakan, tapi baru keluar setelah ada berita di TVOne.

Ia jemaat vihara. Ia tahu jadwal kebaktian sore. Setidaknya, Melissa cukup memberi informasi bagus soal vihara.

Mungkin karena saya orang tak jauh dari vihara, dan kenal beberapa tenaga pengaman lingkungan vihara, saya menemukan beberapa sumber menarik. Salah satunya Arif Gunadi, sopir Bhante Aryamaitri, yang kebetulan berada di lokasi.

Bhante Aryamaitri adalah ketua Ekayana Buddhist Center, yayasan yang menaungi Vihara Ekayana Amara, dan lembaga lainnya di lingkungan kompleks tempat ibadah itu.

Arif Gunadi semula terbuka kepada setiap orang yang bertanya, tetapi bungkam setelah dibentak seorang lelaki tua bertubuh gempal yang tak pernah beranjak dari gerbang tinggi vihara, seraya mengawasi wartawan yang berusaha mengorek informasi.

Arif tidak pergi dari depan vihara. Ia bertahan sampai pukul 02.00. Pak Peot, lelaki tua tenaga pengaman lingkungan sekitar, mengatakan; "Ini supir Suhu Arya. Dia sudah di luar jam kerja, jadi nggak bisa masuk vihara lagi."

Ada peraturan, karyawan yang telah pulang -- atau di luar jam kerja -- tidak boleh masuk ke dalam vihara. Karyawan yang boleh keluar-masuk vihara hanya 'anak dalam', jumlahnya lima orang.

Selama berada di depan vihara, saya selalu berusaha mengorek keterangan dari Arif. Namun, setiap kali saya mendekati Arif dan mengajaknya bercanda, selalu ada seorang anak muda Tionghoa yang mendekati, dan berusaha mengalihkan pembicaraan.

Itu terjadi beberapa kali, sampai Arif Gunadi meninggalkan tempat itu tanpa diketahui banyak orang. Pak Peot yang berada di dekat Arif kali terakhir juga tidak tahu ke mana sopir orang nomor satu di Vihara Ekayana Amara itu.

Di rumah-rumah, TVOne mengulang-ulang informasi pertama yang diperolehnya. Terutama soal tiga korban, serta spekulasi bom yang digunakan.

Tiba-tiba warga keturunan yang berada di depan rumah tepat di depan vihara berceloteh kepada rekannya. "Bom itu kecil, diletakan di belakang patung Buddha, dan satu di pintu masuk ke ruang kebaktian, nggak jauh dari rak sepatu," kata pria yang mengenakan kemeja putih bergaris, berlengan panjang, dan membawa tas warna hitam.

Saya menguping. Dia terus bicara soal bom yang diledakan dengan menggunakan ponsel. Dia juga bicara soal korban cedera. "Korban hanya satu, seorang wanita, bukan jemaat vihara. Lukanya hanya tergores pecahan kaca, dan sudah pulang pukul 19.30," kata pria itu.

Seorang lawan bicaranya bertanya; "Emang lu ada di dalam?" Si pria dengan cepat menjawab; "Gue ada di ruangan saat bom meledak. Gue mengira itu petasan."

Saya mencatat semua pembicaraan itu di kepala saya, tapi saya perlu penegasan dan identitas pria ini. Saya berbalik, dan memintanya menceritakan lagi kesaksiannya. Dia rupanya sadar berbicara dengan wartawan.

"Sebentar Pak," ujarnya seraya berlalu. Saya kejar, dia mempercepat larinya diantara kerumunan wartawan, dan mendekati gerbang vihara. Lelaki tua bertubuh gempal yang kerap mengawasi wartawan, membantunya masuk.

Saya kirim berita itu ke Republika, koran tempat saya kerja. Informasi soal bom ditayangkan utuh, tapi soal korban tak disinggung. Republika tetap pada kesimpulan TVOne, bahwa korban tiga orang, bukan satu.

Satu jam kemudian, Kabagreskrim Mabes Polri Irjen Sutarman, yang calon Kapolri, keluar dari vihara dan dikeroyok wartawan. Keterangan yang dia berikan tidak jauh beda dengan celotehan jemaat vihara yang saya kutip.

Yang terbaru dari keterangan Sutarman adalah; "Polisi masih melakukan olah TKP untuk mengungkap motiv pengeboman."

Kapolda Putut Eko Bayu juga tidak memberikan informasi tambahan yang berarti. Informasi lebih rinci justru diberikan Ponijan Liaw.

Kehadiran Ponijan Liaw dari seorang non-jemaat vihara asal Jelambar. Ia datang ke vihara untuk melihat kondisi vihara, karena abu ayah dan pamannya disimpan di lantai tiga vihara.

Menjelang pukul 2.30, beberapa pengrajin mengajak saya pulang. "Pulang yuk. Sudah nggak ada petinggi polisi lagi di dalam," ujar seorang pengrajin berita salah satu situs beken.

Saya bilang; "Entar dulu. Mungkin ada cerita menarik dari Ponijan." Dia diam saja. Yang lain juga diam. Seorang wartawan koran sore bertanya kepada saya; "Ponijan siapa?"

Saya melotot, seraya bertanya; "Kamu tidak tahu?" Dia merespon dengan cepat; "Yang lainnya juga nggak ada yang tahu. Coba tanya?"

Akhirnya saya jelaskan siapa Ponijan Liaw, dan posisinya di Vihara Ekayana Amara. Tak lama kemudian, Ponijan keluar dari vihara. Semua pengrajin diam saja. Rupanya, yang kenal tokoh ini hanya satu, yaitu TVOne.

Ada masalah dengan kamera TVOne, sehingga wawancara harus ditunda. "Saya katakan kepada kawan-kawan pengarjin, itu Ponijan." Serentak semua pengrajin menyerbu.

Cerita Ponijan soal ledakan bom lebih detil. Ia bercerita rinci soal bom, ponsel sebagai pemicu jarak jauh, letak bom, banyak ledakan, dan suasana kebaktian.

Khusus yang terakhir, Ponijan bercerita sangat menarik. Menurutnya, tidak ada kepanikan saat bom pertama dan kedua meledak. Kebaktian berjalan seperti biasa, dan bhante tetap memberikan ceramah.

Bom di belakang patung Buddha Maitreya sama sekali tidak merusak patung. "Tergores pun tidak," ujarnya.

Saat berjalan pulang jelang sahur, saya bertanya kepada pejual rokok di ujung jalan soal bom di vihara. "Yang saya tahu itu ledakan petasan, karena saya mendengar ledakan seperti berkali-kali sejak berjualan di sini sekian tahun lalu," ujarnya.

Setiba di rumah saya berpikir; "Besok saya pasang petasan besar di masjid samping rumah saya, lalu saya telepon Gegana Polri bahwa bom meledak di Masjid Nurul Ikhlas."

Saya sampaikan pikiran saya itu ke beberapa kawan. Salah seorang mengatakan; "Polisi nggak mungkin menanggapi telepon kau, karena itu tidak ada dalam skenario mereka."

Menggugat PRJ

Pengantar:

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela JIExpo sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta. Saya hanya berusaha menuliskannya untuk memenuhi libido menulis saya. Namun jika ternyata ada apresiasi lain dari JIExpo, dan menjadikan tulisan ini sebagai pemenang, itu urusan lain. Yang pasti, saya tidak menulis ini untuk ikut lomba.

Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) masih terus menebar daya tarik yang menyedot pengunjung. Di arena lain, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersitegang dengan Murdaya Poo – komisaris JIExpo -- soal penyelenggaraan acara tahunan itu yang dinilai menyimpang dari tujuan awal.

Jokowi, demikian guburnur DKI Jakarta asal Solo itu dipanggil masyarakatnya, membuat PRJ tandingan di Monas. Muncul kesan, Jokowi ingin mengembalikan PRJ ke Monas pada tahun-tahun berikut. Lebih penting lagi, Pemprov DKI berniat mengelola sendiri PRJ dan menjadikannya arena promosi produk dalam negeri, khususnya usaha kecil dan menengah.

Sejenak melihat ke belakang, Djakarta Fair – nama awal Pekan Raya Jakarta – dibuat Gubernur Ali Sadikin sebagai arena promosi produk dalam negeri demi membantu Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama Orde Baru. Tujuan lain, memberi hiburan murah bagi masyarakat Jakarta, terutama kalangan kelas menengah ke bawah.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan DF dan PRJ dari tahun ke tahun?

Sejenak melihat ke belakang, peran industri kecil dan menengah relatif hanya terasa saat Ali Sadikin kali pertama menyelenggarakan Djakarta Fair tahun 1968. Setelah itu tidak lagi. Ini terlihat dari Produk Domestik Bruto tahun 1969 yang dicatat Kantor Sensus dan Statistik DKI Jakarta. Saat itu, kontribusi industri kecil dan menengah mencapai Rp 5.755.000.000. Sedangkan industri besar dan sedang Rp 12,7 miliar.

Tahun berikutnya, meski masih mendominasi DF, kontribusi PDRB industri kecil dan menengah naik menjadi Rp 6,5 miliar, tapi industri besar dan sedang Rp 13,5 miliar. Tahun 1971, PDRB industri kecil dan rumahan Rp 7 miliar, sedangkan industri besar dan sedang Rp 19,6 miliar.

Seluruh industri mengalami kenaikan tak signikan di tahun 1972, dengan hanya Rp 7,8 miliar untuk industri kecil dan rumahan, serta Rp 20,8 miliar. Lonjakan hebat terjadi tahun 1973, PDRB industri kecil dan rumahan Rp 12,8 miliar, dan industri besar dan sedang Rp 53,6 miliar.

Pertumbuhan signifikan industri besar dan sedang di sekujur Jakarta setelah 1973, membuat DF sebenarnya relatif telah kehilangan fungsinya sebagai arena promosi bagi industri kecil dan menengah, atau industri rumahan. Industri besar menjadi pemain dominan di DF, dan berlanjut sampai perhelatan itu bernama Pekan Raya Jakarta.

Sinar Harapan edisi Juni 1968 memberitakan DF pertama terselenggara di tengah ambruknya sejumlah industri dalam negeri akibat serbuan produk impor. Industri tekstil, misalnya, kehilangan banyak pemain utamanya setelah tekstil mancanegara membanjiri pasar dalam negeri. Nasib serupa dialami industri keramik. Di sisi lain industri perakitan mulai tumbuh, dan tampil di DF.

Politik pintu terbuka yang dijalankan Soeharto menimbulkan banyak korban di banyak bidang industri. Namun di sisi lain, modal asing masuk dan menjadi pemain penting dalam pembangunan perekonomian Repelita I. Akibatnya, DF – ajang promosi paling efektif bagi semua produk – hanya menyediakan sedikit tempat bagi usaha kecil dan menengah.

Bagi panitia DF, termasuk juga mereka yang bekerja di era Ali Sadikin, kedatangan industri besar dan sedang lebih menguntungkan ketimbang memberi tempat kepada industri kecil dan menengah. Artinya saat itu, DF telah benar-benar dikelola secara bisnis dengan mengedepankan aspek keuntungan.

Produk Impor

Memasuki Repelita II, ketika pertumbuhan ekonomi menjadi ideologi dominan, DF dan PRJ berkembang sesuai pertumbuhan industri dalam negeri, situasi perekonomian regional, dan dunia. Dalam situasi seperti ini, yang terjadi adalah sukses PRJ dinilai dari keuntungan yang diperoleh.

Keuntungan hanya bisa diperoleh jika panitia PRJ mampu menjual lahan-lahan di arena dengan harga tinggi kepada industri besar, dan hanya menyisakan sedikit lahan untuk industri menengah dan kecil. Industri besar yang hadir di PRJ adalah mereka yang memproduksi barang-barang konsumtif, mulai dari makanan sampai kendaraan.

Akibatnya, PRJ didatangi masyarakat kelas bawah sebagai – meminjam istilah JH Antonisse, yang merancang arsitektur Pasar Gambir 1921 sampai 1930 – sebagai kawasan fantasi; tempat mereka yang berkantong pas-pasan bermimpi memiliki semua barang yang dijajakan, dan menikmati kuliner mancanegara yang disajikan di ruang gemerlap.

DF dan PRJ di era Orde Baru juga merupakan representasi pasar saat ini dan esok. Dari PRJ, pengamat bisnis bisa memperkirakan produk konsumtif apa yang akan menjadi trend pada tahun berikut.

Lambretta, sepeda motor buatan Italia, memperkenalkan helicak lewat Djakarta Fair. Tahun berikutnya, helicak – yang dirakit di Indonesia dan sempat ditumpangi Presiden Soeharto – menghiasi jalan-jalan ibu kota.

Namun entah bagaimana pada tahun berikutnya helicak lenyap dari jalanan ibu kota. Bersamaan dengan itu Lambretta tidak ada lagi. Sebagai gantinya, sepeda motor buatan Jepang mendominasi.

Orang Jakarta mengenal jeans dari Djakarta Fair. Awalnya hanya satu merk. Berikutnya bejibun merk, produk dalam dan luar negeri, meramaikan Djakarta Fair dan memunculkan trend baru berbusana di Jakarta. Produk luar negeri akan selalu lebih menarik, dan menyita perhatian.

Dari DF dan PRJ, setiap orang bisa menyaksikan betapa Jakarta – dan seluruh Indonesia – tidak lebih dari pasar produk impor. Produk-produk dalam negeri relatif terbatas. Yang paling khas, dan ada sejak Pasar Gambir di tahun 1930-an, adalah kecap, jamu, obat gosok, dan lainnya.

Padahal, jika mau jujur dari DF pertama masyarakat diperkenalkan dengan produk dirgantara Indonesia, yaitu pesawat gelatik. Bahkan, salah satu koran Jakarta terbitan Juni 1968, sempat memberitakan bagaimana pesawat gelatik dijajakan ke masyarakat kelas menengah ke atas.

Saat masih bernama Djakarta Fair, perhelatan tahunan ini sebenarnya  kehilangan tujuan utamanya, memberi hiburan kepada masyarakat, ketika harga tiket terus naik. Jika tahun 1968, harga tiket Rp 25, tahun 1974 naik menjadi Rp 50. Bagi Masyarakat Jakarta saat itu, Rp 50 bukan harga yang ringan.

Terdapat asumsi, kenaikan harga tiket dimaksudkan agar mereka yang mengujungi Djakarta Fair adalah yang memiliki kemampuan belanja. Menggunakan kalkulasi bisnis mall, partisipan – pelaku industri yang mempromosikan produk konsumtif-nya – hanya akan menganggap PRJ bernilai ekonomis jika lebih 30 persen pengunjung menghabiskan uangnya untuk belanja.

Jika kurang dari 30 persen, PRJ akan dianggap sepi transaksi dan partisipan akan teriak rugi. Pengelola PRJ harus putar otak menghadirkan pengunjung berdaya beli tinggi untuk hadir di PRJ. Salah satu caranya adalah menaikan harga tiket.

Namun, apakah keliru jika pengelola menempuh cara seperti itu? Tentu saja tidak. Semua itu adalah tuntutan masyarakat industri. Bahkan, PRJ pun telah menjadi industri.

Entitas Rakyat

Menjadi masalah ketika PRJ dibenturkan dengan entitas perekonomian rakyat. Sebelum Joko Widodo menjadi gubernur, PRJ nyaris tanpa masalah. Kalau pun ada, hanya segelintir orang yang usil mempertanyakan apakah Pemprov DKI menikmati bagian keuntungan yang signifikan.

Ketika Jokowi melihat PRJ saat ini dari kacamata ideologi kerakyatan, muncul persoalan. PRJ dianggap tidak lagi mencerminkan entitas perekonomian rakyat. Lebih pelik lagi ketika banyak orang mengatakan PRJ telah kehilangan entitas budaya-nya, seperti ketika masih di Monas.

Suara yang lebih keras didengungkan Ridwan Saidi. Bahwa PRJ di Kemayoran untuk orang borjuis, di Monas – yang dibentuk mendadak oleh Jokowi – untuk rakyat.

Satu hal yang mungkin dilupa adalah PRJ saat ini, mungkin sejak pindah ke Kemayoran, bukan lagi perhelatan sekadar untuk memeriahkan ulang tahun Jakarta. PRJ adalah telah menjadi jelmaan liberalisasi ekonomi.  

Di pasar yang sedemikian liberal, roh budaya kota hanya menjadi tempelan, dan tidak menjelma dalam bentuk arsitektur stand dan pavilion, karena yang terpenting adalah efisiensi. Lebih penting lagi, di pasar tidak ada nasionalisme.

Maka, mengembalikan PRJ kembali ke Monas tidak akan menyelesaikan masalah. PRJ telah tumbuh sedemikian rupa sesuai perkembangan industri dan liberalisasi. Membiarkan PRJ berada di Kemayoran mungkin lebih masuk akal. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta bisa membangun pasar festival baru sesuai visinya di Monas, seraya menghidupkan kembali roh budaya kota.

Setelah itu, kembalikan keputusan kepada rakyat Jakarta, kemana mereka akan berkunjung; ke PRJ yang kian menawarkan ‘mimpi’ memiliki produk-produk mewah yang dijajakan, atau ke pasar usaha kecil dan menengah yang lebih dekat ke dirinya.

Persoalannya, jika PRJ dikembalikan ke bentuk semula dan diselenggarakan dengan mengusung tema, siapa yang bisa menjaga kelestariannya.

Bang Ali, Pasar Gambir, dan DF

Gubernur Ali Sadikin tidak pernah ke Pasar Gambir, tapi banyak mendengar tentang pesta rakyat tahunan era kolonial itu dari saudara-saudaranya. Ia membaca Java Bode, salah satu koran beken Hindia-Belanda tahun 1930-an, yang sering menulis laporan tentang Pasar Gambir.

Memori tentang Pasar Gambir, tentu saja dengan segala kemeriah yang digambarkan saudara-saudaranya dan Java Bode, tertanam dalam di benaknya. Suatu hari akhir Januari 1968, saat sedang berkeliling memeriksa kebersihan Monas bersama Rio Tambunan dan Djumatidjin, Bang Ali tiba-tiba mengemukakan gagasan menghidupkan kembali Pasar Gambir.

Ia secara serius membicarakan gagasan ini dan cara mewujudkannya kepada semua orang dekatnya di pemerintahan Daerah Chusus Ibukota (DCI) Jakarta. Ia memberikan gambaran umum sebuah pasar malam yang mirip Pasar Gambir, yang menyajikan hiburan murah untuk masyarakat ibu kota dan sarana promosi industri dalam negeri.

Bang Ali menginginkan pasar malam bentukannya bernilai komersil tinggi, agar pemerintah DCI Jakarta memiliki sumber pendapatan baru. Secara rinci, tujuan pasar malam yang diinginkan Bang Ali tertuang dalam Perda No 8 tahun 1968, pertama pertama mendorong dan memberikan kesempatan promosi bagi usaha-usaha perdagangan, perindustrian, penanaman modal asing, kerajinan rakyat, jasa-jasa, serta kegiatan perekonomian lainnya.

Kedua, sebagai wadah yang mendorong kreasi seni dan budaya yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Ketiga, mendorong dan mengembangkan industri pariwisata. Keempat memberikan rekreasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Kelima, mendorong dan mengembangkan kegiatan usaha edukatif dan informatif yang mengarah ke peningkatan kehidupan spiritual masyarakat.

Bang Ali seperti dikejar waktu. Ia ingin Djakarta Fair, demikian dia menyebut pasar malam pertama yang dibangunnya, terselenggara tahun itu juga. Akhir Februari, Bang Ali secara resmi menunjuk Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Jaya sebagai penyenggara Djakarta Fair pertama.

Penunjukan Kadin Jaya bukan tanpa alasan. Bang Ali melihat Kadin adalah satu-satunya organisasi pengusaha yang diakui pemerintah, setelah pembubaran Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta (Bamunas) tahun 1967.

Kadin Jaya, bersama pemerintah DCI Jakarta, membentuh kepanitian dan menunjuk Syamsudin Mangan sebagai ketua. Brigjen Usman Ismail menjadi wakilnya. Keduanya merangkul banyak unsur ke dalam kepanitiaan, untuk memuluskan kerja cepat mewujudkan gagasan sang gubernur.

Bang Ali memberi target Djakarta Fair harus dibuka pada 15 Juni, atau sepekan sebelum ulang tahun ibu kota. Jadi, panitia hanya punya waktu empat bulan untuk merancang arena, menghimpun partisipan dari kalangan pengusaha besar dan kecil, perusahaan multinasional, pemerintahan propinsi di luar Jakarta, dan perwakilan negara-negara sahabat.

Duit Hwa Hwe

Sampai dua bulan pertama, persiapan tidak ada masalah. Pada 13 April 1968 muncul masalah serius; Syamsudin Mangan meninggal dunia. Dua hari setelah pemakaman sang raja tekstil, Panitia Djakarta Fair menggelar rapat untuk menunjuk Brigjen Usman Ismail sebagai ketua baru.

Untuk mengenang jasa Syamsudin Mangan, Bang Ali memberi gelar warga kehormatan, dan membangun plasa di Djakarta Fair. Plaza juga berfungsi sebagai pintu masuk arena Djakarta Fair.

Djakarta Fair, kemudian dikenal publik Jakarta dengan singkatan DF, dibuka Presiden Soeharto pada 15 Juni di lokasi yang pernah menjadi Pasar Gambir. Ribuan warga Jakarta, yang relatif masih dihantui kengerian Perisitwa 1966, tumplek di Monas.

Dalam pidato sambutannya, Bang Ali mengatakan semoga DF menjadi sumbangan kecil jelang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 1969-1974. Jakarta, demikian Bang Ali, adalah kota berpenduduk 4,5 juta yang kian haus hiburan dan sedang bergerak menjadi kota industri dan perdagangan.

DF pertama diikuti 200 peserta, terdiri dari swasta nasional, departeman, pemerintah propinsi Sumatera Barat dan DCI Jakarta, perwakilan dagang negara sahabat; Jerman Barat, Jepang, India, Malaysia, dan Amerika Serikat (AS). DF tidak hanya sarat hiburan, tapi juga kegiatan promosi perdagangan, jasa, pariwisata, dan lainnya.

Namun DF pertama bukan tanpa kritik. Sejumlah koran menyebut DF pertama adalah gambaran suramnya perekonomian dalam negeri. Tidak satu pun perusahaan tekstil membuka stant, menyusul ambruknya industri tekstil dalam negeri akibat serbuan produk impor.

Industri keramik Indonesia saat itu juga kembang-kempis, menyusul masuknya keramik dari negara-negara Eropa. Di sisi lain, dua perusahaan swasta nasional; PT Gobel dan Tjawang Concern – perakit alat-alata elektronik rumah tangga dan alat-alat pertanian, gencar mempromosikan produknya.

Tidak mudah meyakinkan swasta nasional untuk berpartisipasi dalam event pertama ini. Sejumlah perusahaan ragu-ragu, dan memutuskan tidak ikut serta pada perhelatan DF pertama.

Bang Ali memenuhi janjinya; memberikan hiburan murah kepada masyarakat. Panitia DF mematok harga tiket semurah mungkin, yaitu Rp 25. Jika datang dalam rombongan besar, tiket dipangkas menjadi Rp 10 per orang. Arena DF disesaki berbagai panggung hiburan, mulai dari kesenian tradisional hampir semua etnis yang ada di Jakarta, sampai pergeralan musim paling digemari saat itu, yaitu orkes melayu.

Hiburan lainnya adalah pertunjukan adu gulat, karate, dan pencak silat. Ada pula stan ketangkasan dan judi. Anak-anak dimanjakan oleh berbagai komidi puter, arena bermain, dan go karta. Untuk yang suka dansa, ada arena tari a go go dan varia.

Seperti Pasar Gambir di era kolonial, DF diisi sejumlah restoran yang menyajikan makanan-makanan khas nusantara. Masyarakat juga dimanjakan dengan tersdianya bus non pemanen, yang menjangkau hampir seluruh wilayah pinggir Jakarta.

Pertanyannya, dari mana DCI Jakarta membiayai semua itu. Dalam konferensi pers di Balai Kota, Bang Ali secara terbuka mengatakan DCI Jakarta mengeluarkan Rp 5 juta untuk mewujudkan DF. Uang sebanyak itu diperoleh dari penyelenggaraan judi hwa hwe. Selain itu, DCI Jakarta juga mengeluarkan Rp 10 juta untuk membangun stand-stand.

Arena Bisnis

Sampai 1977, atau masa akhir kekuasaan Bang Ali, DF mengalami sekian banyak perbaikan. Investasi yang digelontorkan DCI Jakarta juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Bang Ali juga menekankan aspek bisnis dalam perhelatan ini.

Tahun 1969, misalnya, DF berlangsung 71 hari dengan rata-rata pengujung di atas 42 ribu. Ini dimaksudkan untuk menggandakan pemasukan untuk kas daerah, yang akan digunakan untuk perbaikan pada tahun berikut.

Jika pada DF pertama hanya ada satu stand propinsi, yaitu Sumatera Barat, pada tahun berikutnya sebelas propinsi membuka stand promosi pariwisata. Tahun 1970, DF kian menekankan aspek ekonomi, dengan diberlakukannya Hari Niaga – sebuah acara pertemuan para pengusaha yang mendirikan stan.

Semula Hari Niaga berlangsung lima hari. Pada tahun-tahun berikutnya, Hari Niaga menjadi 15 hari. Hari Niaga memberi kesempatan kepada partisipan mengadakan transaksi dan hubungan bisnis di arena DF, yang kemudian dipublikasikan media massa.

Panitia DF hanya memfasilitasi, dan tidak akan nimbrung dalam negosiasi bisnis. Pun tidak setiap transaksi dipublikasikan, karena tidak setiap pengusaha menginginkan kegiatan usahanya diketahui publik.

Tidak ada laporan seberapa efektif Hari Niaga bagi perkembangan ekonomi Jakarta. Yang pasti, Hari Niaga mempertegas tujuah DF untuk memajukan perdagangan dan industri di Jakarta, tapi tidak mengesampingkan fungsinya sebagai arena hiburan masyarakat.

Satu hal yang menarik adalah Hari Niaga lebih mengedepankan transaksi produk dalam negeri, meski tidak mengabaikan produk luar. Namun pada kenyataannya, DF belum kehilangan misinya sebagai acara yang diharapkan membantu pertumbuhan industri dalam negeri.

Perkembangan paling signifikan terjadi tahun 1974, ketika DF menjadi anggota Union des Foires – atau perhimpunan pekan-pekan internasional – di Paris.

Pada perkembangan berikutnya, Bang Ali tidak sekadar mewujudkan obsesi menghadirkan kembali Pasar Gambir. Ia menjadikan DF sebagai salah satu penggerak perekonomian Jakarta, dan tambang uang penghasilan darah. Kantor Sensus dan Statistik DKI Jakarta mencata Pendapatan Regional Jakarta tahun 1969 sebesar Rp 214.946.000, tahuh 1977 menjadi Rp 1.652.556.000.

Dari segi sosial budaya, Bang Ali memberikan satu stan penjualan kerak telor – makanan khas Betawi – di dalam arena DF. Ia juga mengisi sebanyak mungkin panggung hiburan dengan kesenian Jakarta. Bang Ali menjadikan budaya Jakarta sebagai tuan rumah di DF, tanpa mengabaikan kehadiran kesenian lain milik masyarakat urban ibu kota.